HALOBABEL.COM – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut Sumatera sebagai pulau pengorbanan untuk kepentingan pembangunan proyek nasional.
Hal ini disampaikan JATAM dalam laporan Katastrofe Sumatera: Jejak Oligarki di Hulu, DAS, dan Zona Rawan Bencana Sumatera melalui zoom bit.ly/Katastrofe, Jumat (16/1/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar mengatakan, jika dilihat secara utuh bagaimana Jakarta melakukan pulau Sumatera sebagai zona pengorbanan dalam membuka ruang devisa negara melalui tambang, hutan tanaman industri (HTI), perkebunan kelapa sawit dan infrastruktur energi.
“Dan itu berhimpitan langsung dengan kawasan – kawasan yang selama ini menjadi ruang hidup utama dari masyarakat di Pulau Sumatera,”ujar Melky.
“Jika dilihat berdasarkan prediksi pemerintah secara praktis hampir seluruh wilayah hampir tidak ada daerah yang bebas dari cengkeraman industri ekstraktif,”sambung Melky.
Dijelaskan Melky, bila di breakdown masing-masing wilayah akan kelihatan bagaimana tiga provinsi yang sejak Desember dihantam banjir dan longsor itu rupanya sangat terkait aktivitas industri atraktif baik sawit, pertambangan dan segala macam,”tegas Melky.
Lebih lanjut Melky menegaskan, jika dilihat dari praktis seluruh industri ekstraktif pertambangan dan energi yang paling kuat. Belum lagi dimasukkan sawit segala macam.
“Praktis disitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat satu pulau Sumatera itu sudah menyempit dan itu sudah dirancang oleh Jakarta,”cetus Melky.
Yang kedua JATAM juga menyoroti keberadaan dan akurasi pada aktivitas industri ekstraktif menyimpan provinsi yang memiliki daya rusak yang dahsyat.
Hal itu karena sebagian diantaranya dilakukan secara sengaja masuk dan beroperasi dalam kawasan yang mestinya tidak boleh diganggu atau disesaki oleh sesuatu industri ekstraktif yang dapat memicu potensi bencana yang lebih besar.
“Tapi kalau kita ngecek satu pulau Sumatera, tanpa hujan sekalipun sudah terancam bencana banjir.
“Dan celakanya, justru seluruh provinsi di Pulau Sumatera oleh pengurus negara sudah menghitung justru banyak memberikan ruang bagi operasi bagi banyak perusahaan di masing – masing yang mestinya itu dilindungi agar terbebas dari aktivitas yang ekstraktif,”tegas Melky.
Melky menambahkan, jika dilihat Aceh salah-satu wilayah dengan banjir terparah, misalnya banyak perusahaan – perusahaan yang justru beroperasi di kawasan yang ada di daerah rawan bencana.
“Demikian juga dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bisa kita cek di seluruh pulau Sumatera praktis Jakarta melakukan sebagai sumber ekonomi tok (saja) tanpa memperhatikan keselamatan dan masa depan bangsa di satu pulau ini,”tegasnya. (wah)
